AREA V

PENGUATAN PENGAWASAN

TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KKN PADA UNIT KERJA MENUJU WBK/WBBM

Pengendalian Gratifikasi (3)

Nilai : 2.25

INSTRUMEN
1. a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign Lihat 2. b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan a. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, pengendalian gratifikasi telah menjadi bagian dari prosedur; b. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, upaya pengendalian gratifikasi telah mulai dilakukan; c. Jika telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi tetapi belum terdapat prosedur pengendalian; d. Jika belum memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi. Lihat

Penerapan SPIP (3)

Nilai : 2.13

INSTRUMEN
1. a. Telah dibangun lingkungan pengendalian a. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja membangun sebagian besar lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; d. Jika unit kerja membangun sebagian kecil lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; e. Jika unit kerja belum membangun lingkungan pengendalian Lihat 2. b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan a. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; c. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian besar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; d. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian kecil pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi e. Jika unit kerja belum melakukan penilaian resiko. Lihat 3. c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ; b. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja belum melakukan seluruh kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko Lihat 4. d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait a. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait; b. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian pihak terkait; c. Jika SPI belum diinformasikan dan dikomunikasikan kepada pihak terkait. Lihat

Pengaduan Masyarakat (3)

Nilai : 2.75

INSTRUMEN
1. a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja belum mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat. Lihat 2. b. Penanganan Pengaduan Masyarakat a. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti (isi dalam kolom keterangan) b. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses (isi dalam kolom keterangan) c. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti (isi dalam kolom keterangan) Lihat 3. c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat a. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala; b. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tetapi tidak secara berkala; c. Jika penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan evaluasi. Lihat 4. d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; c. Jika hasil evaluasi atas penanganan pengaduan belum ditindaklanjuti. Lihat

Whistle-Blowing System (3)

Nilai : 2.75

INSTRUMEN
1. a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ? Ya. Jika Whistle Blowing System telah di internalisasi di unit kerja Tidak. Jika Whistle Blowing System belum di internalisasi di unit kerja Lihat 2. b. Whistle Blowing Systemtelah diterapkan a. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja menerapkan kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; c. Jika unit kerja belum menerapkan kebijakan Whistle Blowing System. Lihat 3. c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System a. Jika penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara berkala; b. Jika penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala; c. Jika penerapan Whistle Blowing System belum di monitoring dan evaluasi. Lihat 4. d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; c. Jika hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System belum ditindaklanjuti. Lihat

Penanganan Benturan Kepentingan (3)

Nilai : 3.00

INSTRUMEN
1. a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama a. Jika sudah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi pada seluruh tugas fungsi utama; b. Jika sudah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi pada sebagian besar tugas fungsi utama; c. Jika sudah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi pada sebagian kecil tugas fungsi utama; d. Jika belum terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama. Lihat 2. b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi a. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/ diinternalisasikan ke seluruh layanan; b. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/ diinternalisasikan ke sebagian besar layanan; c. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/ diinternalisasikan ke sebagian kecil layanan; d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum disosialiasikan / diinternalisasikan ke seluruh layanan. Lihat 3. c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan a. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh layanan; b. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian besar layanan; c. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian kecil layanan; d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum diimplementasikan ke seluruh layanan. Lihat 4. d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan a. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja; b. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tidak secara berkala oleh unit kerja; c. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum dievaluasi oleh unit kerja Lihat 5. e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; b. Jika sebagian hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; c. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan yang ditindaklanjuti unit kerja. Lihat

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan pegawai

Nilai : 0.00

INSTRUMEN
1. a. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) a. Jumlah yang harus melaporkan (isi dalam kolom keterangan) : b. Jumlah yang sudah melaporkan (isi dalam kolom keterangan) : Lihat 2. b. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) a. Jumlah yang harus melaporkan (isi dalam kolom keterangan): b. Jumlah yang sudah melaporkan (isi dalam kolom keterangan) : Lihat

Pencarian

--- MAKLUMAT PELAYANAN ---

--- E - BROSUR ---

--- LINK TERKAIT ---

			Mahkamah Agung RI
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
			Badan Peradilan Umum MA RI
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
			Badan Pengawasan MA RI
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
			Pengadilan Tinggi Pontianak
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
			Pemda Kabupaten Mempawah
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
			Pemda Kabupaten Kubu Raya
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
			Kejaksaaan Negeri Mempawah
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
			Polres Mempawah
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
			Polres Kubu Raya
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
			Dharmayukti Karini Mempawah
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- HUBUNGI KAMI ---

			Pengadilan Negeri Mempawah
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
			pnmempawah
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
			PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
			E-Raterang : 082250949453
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
			Delegasi : 08979796830
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AREA V

AREA V

PENGUATAN PENGAWASAN

TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KKN PADA UNIT KERJA MENUJU WBK/WBBM

Pengendalian Gratifikasi (3)

1. a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi

2. b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan

Penerapan SPIP (3)

1. a. Telah dibangun lingkungan pengendalian

2. b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan

3. c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

4. d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

Pengaduan Masyarakat (3)

1. a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan

2. b. Penanganan Pengaduan Masyarakat

3. c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

4. d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

Whistle-Blowing System (3)

1. a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ?

2. b. Whistle Blowing Systemtelah diterapkan

3. c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

4. d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti

Penanganan Benturan Kepentingan (3)

1. a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

2. b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi

3. c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan

4. d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan

5. e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan pegawai

1. a. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

2. b. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

Pencarian

PTSP PN MEMPAWAH 2022 POP UP

Statistik Pengunjung

Company Profile

Pembangunan ZI

Pencarian