Cancel
Login

MENINJAU FUNGSI PENGADILAN SEBAGAI EKSEKUTOR

28Mar

Category Artikel
Written by admin istrator

MENINJAU FUNGSI PENGADILAN SEBAGAI EKSEKUTOR
Oleh : Hasanudin, S.H., M.H.,
(KPN Mempawah)

Kontemplasi
Salah satu tugas berat pengadilan adalah melaksanakan eksekusi bidang perdata.  Secara normatif, eksekusi memang pekerjaan mudah.  Aturan dan tata cara eksekusi dapat dipelajari dalam HIR Pasal 195 sampai dengan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai dengan Pasal 258 Rbg.  Tetapi melaksanakan eksekusi tidak segampang membaca peraturan.  Penolakan terhadap eksekusi lazim dilakukan oleh pihak yang kalah dimulai dengan melakukan upaya perlawanan/bantahan (derden verzet) hingga melakukan perlawanan secara fisik saat pelaksanaan eksekusi.  Penolakan dilakukan dengan cara mencegah, menghalang-halangi bahkan melawan sehingga menimbulkan kericuhan yang mengakibatkan jatuhnya korban dari aparat peradilan.
Pasal 195 HIR/206 RBg menegaskan eksekusi dilakukan oleh panitera dan jurusita di bawah pimpinan ketua pengadilan.  Namun kepemimpinan ketua pengadilan sering terdegradasi akibat ketergantungannya terhadap aparat keamanan.  Pada pelaksanaan eksekusi, aparat keamanan tetap dikendalikan oleh komandannya, bukan di bawah kendali operasi (BKO) ketua pengadilan. Akibatnya hampir pada setiap eksekusi membutuhkan “restu” dari aparat keamanan. Apabila aparat kemananan menyatakan aman, maka eksekusi dapat lancar dilaksanakan.  Tetapi sebaliknya bila aparat keamanan menyatakan tidak aman, maka eksekusi ditunda. 
Kegiatan eksekusi adalah kegiatan pelaksanaan sehingga bersifat pemaksaan.  Butuh kekuatan fisik untuk terlaksananya putusan.  Dalam hal ini jelas pengadilan tidak mempunyai kekuatan pemaksa.  Sesungguhnya sebagai lembaga yudikatif memang tugasnya hanya mempertahankan undang-undang, bukan melaksanakan undang-undang.  Dalam doktrin trias politika dari Montesqiu, tugas legislatif adalah membuat undang-undang sedangkan sebagai pelaksananya adalah eksekutif.
Selaras perkembangan zaman, tugas hakim tidak hanya mempertahankan undang-undang tapi meliputi menemukan hukum, dan bahkan diakui sebagai mencipta hukum.  Oleh karena putusan hakim sebagai hukum, maka tidak sepantasnya putusan itu dilaksanakannya sendiri.  Selaras dengan doktrin trias politika, maka seharusnya eksekutif adalah pihak yang kompeten melaksanakan putusan pengadilan.
Memutus perkara, kemudian melaksanakan putusan itu sendiri menjadikan beban psikologis yang berat.  Jangan sampai karena membayangkan kesulitan yang akan timbul dalam pelaksanaan eksekusi, maka hakim mencari-cari alasan agar perkara diputus tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaark).  Padahal seharusnya hakim mengadili secara tuntas sehingga memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
 
Lembaga-lembaga Eksekutor
Eksekusi putusan perkara pidana dilakukan oleh jaksa (Pasal 270 KUHAP).  Ketentuan itu ditegaskan pula oleh  Pasal 30 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan yang menyebutkan bahwa di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan dan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.  Sedangkan dalam bidang perdata, berdasarkan Pasal 195 HIR/206 RBg maka eksekusi dilakukan oleh panitera dan jurusita di bawah pimpinan ketua pengadilan.  Dalam hal ini pengadilan meliputi pengadilan negeri dan pengadilan agama.
Berdasarkan ketentuan di atas, ternyata putusan hakim dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda.  Putusan perkara perdata dilaksanakan oleh pengadilan itu sendiri, sedangkan putusan perkara pidana dilaksanakan oleh jaksa.  Kejaksaan adalah lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, tetapi kejaksaan bukan lembaga yudikatif melainkan eksekutif.  Dalam konsiderans UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan tegas dikatakan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.
Pada eksekusi pembayaran sejumlah uang, pelaksanaan lelang akan bersinggungan dengan wewenang pejabat lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL).  Berdasarkan Pasal 200 HIR/215 RBg jurusita memang berwenang melakukan pelelangan, tetapi dibatasi pada nilai di bawah Rp. 300,-.  Tentu ketentuan ini sudah tidak relevan.  Akibatnya, kini semua pelelangan harus melalui perantara pejabat lelang. 
Konsekuensi adalah pengadilan menjadi tidak mandiri.  Perintah eksekusi yang diterbitkan dapat gagal terlaksana karena beririsan dengan kewenangan lembaga lain. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, lelang didahului permohonan penjual kepada KPKNL.  Permohonan dilampiri berbagai persyaratan, misalnya untuk tanah belum bersertifikat dibutuhkan surat keterangan kepemilikan tanah dari kepala desa.  Menurut hemat penulis, seyogyanya permohonan lelang cukup dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde).
Kewenangan melakukan eksekusi bidang perdata bukan ekslusif milik pengadilan.  Jabatan jurusita tidak hanya terdapat di pengadilan, tetapi juga terdapat pada lembaga-lembaga terkait pajak, bea dan cukai, dan piutang negara di Departemen Keuangan.  Jurusita pada lembaga tersebut berwenang melakukan penagihan secara seketika dan sekaligus, melakukan pemberitahuan paksa, penyitaan dan penyanderaan.
Lembaga eksekutif sebagai eksekutor terkait hak-hak kebendaan tidak hanya ditunjukkan oleh departemen keuangan. Berdasarkan Perpu No. 51 tahun 1960  gubernur/bupati/walikota berwenang melakukan penggusuran.  Tanpa perintah pengadilan mereka dapat melakukan pengosongan tanah beserta semua barang dan orang yang menerima hak atas barang tersebut.
 
Eksistensi Jurusita di Pengadilan
Uraian di atas menunjukkan bahwa jabatan jurusita terdapat di lembaga eksekutif dan yudikatif.  Tapi sebenarnya, pada mulanya keberadaan jurusita di pengadilan adalah aparat eksekutif yang ditempatkan di pengadilan.  Hal ini disimpulkan dari RO (reglement op de rechterlijke organisatie en hed beleid justitie in Indonesia) Stb. 1847-23 jo. Stb. 1848-57.  Dalam peraturan itu ditentukan bahwa penyitaan yang dilakukan oleh pengadilan negeri dilaksanakan oleh jurusita dan jurusita pengganti.  Mereka adalah pejabat umum (openbaar ambtenaar).  Gubernur jenderal mengatur jumlah jurusita pada tiap-tiap pengadilan sedangkan pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh residen (kepala daerah) dalam wilayah hukum di mana pengadilan negeri itu berada. 
Setelah Indonesia merdeka, jurusita ditempatkan sebagai aparat peradilan.  Pada awal kemerdekaan jurusita ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri kecuali yang telah secara resmi diangkat oleh menteri kehakiman.  Saat ini jurusita diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan, sedangkan jurusita pengganti diangkat oleh ketua pengadilan.
Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, maka jurusita bertugas : a) melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua sidang; b) menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan pemberitahuan putusan pengadilan; c) melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan negeri; dan d) membuat berita acara penyitaan yang salinannya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
 
Perlu Lembaga Khusus Eksekutor
Banyaknya lembaga yang berwenang melakukan eksekusi dapat menjadikan tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Ditambah tingginya ego sektoral menjadikan terjadinya tarik-menarik ataupun benturan di lapangan.  Misalnya sebidang tanah yang telah diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) oleh jurusita piutang negara (JSPN) kembali letakkan sita jaminan oleh jurusita pengadilan.  Seharusnya memang tidak dimungkinkan kecuali dilakukan sita persamaan (vergelijkende beslag), tapi realita membuktikan sebaliknya.
Keadaan demikian kontra produktif bagi masyarakat pencari keadilan.  Lembaga jurusita yang beragam perlu dilebur menjadi satu lembaga yang bertugas melaksanakan eksekusi putusan perdata.  Di samping itu stake holder yang membutuhkan dapat mengajukan permintaan penyitaan, pembongkaran, pengosongan, perampasan, penyerahan ataupun pelelangan.  Lembaga baru tersebut harus menjadi bagian dari eksekutif.
Perihal lembaga pelaksana putusan, Ansyahrul (2011 : 317) membandingkan dengan Thailand yang mempunyai satu lembaga khusus pelaksana putusan pengadilan perdata dan kepailitan bernama Legal Execution Departement yang berada langsung di bawah Menteri Kehakiman.  Dengan model seperti itu, maka di Indonesia relevan untuk dibentuk lembaga Juru Sita Negara  yang berada langsung di bawah menteri kehakiman.  Jajarannya agar ada di setiap kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. 
Dengan dibentuknya lembaga baru, maka fungsi pengadilan sebagai eksekutor menjadi hilang.  Sebagai lembaga yudikatif, pengadilan hanya akan fokus memeriksa dan mengadili perkara.  Diharapkan dengan berkurangnya beban tugas, maka akan berpengaruh pada meningkatnya kualitas putusan.
 
Penutup
Tulisan pendek ini berawal dari kegelisahan, bahwa ternyata melaksanakan eksekusi tidak mudah. Keberhasilan eksekusi bukan karena kepatuhan terhadap putusan pengadilan yang telah dijatuhkan, tapi lebih karena negosiasi atau kekuatan personil yang diterjunkan.    Harapan penulis, semoga gagasan dalam tulisan ini dapat menjadi wacana yang berbeda dan memberikan sumbang saran dalam penyusunan kebijakan legislasi terkait eksekusi.

Comments

There are no comments

Post a comment