Cancel
Login
logo mahkamah agung website ramah difable
Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Mempawah
logo mahkamah agung website ramah difable
Upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-72 Tahun 2017 Pada Pengadilan Negeri Mempawah
10 November 2017
Lebih lanjut
Sosialisasi Hasil Studi Komparatif Ke PN Jakarta Barat & Konsultasi ke Kementerian PAN dan RB Pada Pengadilan Negeri Mempawah
1 November 2017
Lebih lanjut
Rapat Koordinasi Bulan Oktober 2017 Pada Pengadilan Negeri Mempawah
30 Oktober 2017
Lebih lanjut
Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-89 Tahun 2017 27 Oktober 2017 Lebih lanjut
Sosialisasi Hasil Studi Banding Pengadilan Negeri Mempawah ke PN Medan dan PN Kabanjahe 18 Oktober 2017 Lebih lanjut
Studi Komparatif di Pengadilan Negeri Kabanjahe 12 Oktober 2017 Lebih lanjut
Studi Komparatif di Pengadilan Negeri Medan 11 Oktober 2017 Lebih lanjut

Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Mempawah

Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Direktori Putusan
Perpustakaan Online
Siwas Mahkamah Agung
LPSE Mahkamah Agung
JDIH Mahkamah Agung
 

Pengumuman

Pengumuman Pertama Lelang E-Conventional Auction Lisan Dengan Kehadiran Peserta Lelang

 

Pengumuman, Lokasi Dan Alamat Tempat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Hakim (CAKIM)

 

Pengambilan Sisa Panjar Ongkos Perkara (POP) Perkara Perdata

 

Pengumuman Lelang Eksekusi

 

Data Sidang Tilang

 

 


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut
 

 

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas