Cancel
Login
logo mahkamah agung website ramah difable
Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Mempawah
logo mahkamah agung website ramah difable
Rapat Tinjauan Manajemen Akreditasi Penjaminan Mutu Semester II Tahun 2018 Pada Pengadilan Negeri Mempawah
23 Oktober 2018
Lebih lanjut
Diskusi Rutin dan Nonton Bareng Live Stream Peresmian Operasional 85 Pengadilan Baru di Melonguane Pada Pengadilan Negeri Mempawah
22 Oktober 2018
Lebih lanjut
Closing Meeting Audit Internal Akreditasi Pada Pengadilan Negeri Mempawah
16 Oktober 2018
Lebih lanjut
Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Ibu Utin Reza Putri, SH. MH sebagai Panitera Pada Pengadilan Negeri Mempawah
2 Oktober 2018
Lebih lanjut
Upacara Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2018 Pada Pengadilan Negeri Mempawah
1 Oktober 2018
Lebih lanjut
Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Bulan September 2018 Pada Pengadilan Negeri Mempawah
26 September 2018
Lebih lanjut
Opening Meeting Audit Internal Akreditasi Pengadilan Negeri Mempawah Semester II Tahun 2018 18 September 2018 Lebih lanjut

Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Mempawah

Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Direktori Putusan
Perpustakaan Online
Siwas Mahkamah Agung
LPSE Mahkamah Agung
JDIH Mahkamah Agung
 

Pengumuman

Pengumuman Kedua Lelang e-Auction Open Bidding

 

Spesifikasi KM.PAS Surabaya EKS YX 668 Yang Akan di Lelang

 

Pengumuman Pertama Lelang e-Auction Open Bidding

 

Pengumuman Pertama Lelang E-Conventional Auction Lisan Dengan Kehadiran Peserta Lelang

 

Pengambilan Sisa Panjar Ongkos Perkara (POP) Perkara Perdata

 

Data Sidang Tilang

 

 


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 

 

See more
 

 

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas